DESK RELAWAN, SEBUAH GAGASAN BERANI

   Saat kongres Sekretariat Bersama Relawan Penanggulangan Bencana Jawa Timur (SRPB JATIM), di Hotel Regent Park, Kota Malang, sempat disinggung oleh nara sumber dari BNPB (Papang Pangarso), tentang perlunya relawan membuka Desk Relawan di dekat tenda Pos Komando Penanggulangan Bencana (Posko PB). Desk Relawan ini berisi semua data pergerakan relawan yang terlibat dalam operasi tanggap bencana. Semuanya terdokumentasi, termasuk data kompetensi dan peralatan pendukung yang dibawa oleh relawan.

Artinya, saat tanggap bencana, sejak awal sudah tercatat ada berapa relawan lokal yang membantu. Terdata juga jumlah tenaga relawan dari daerah lain yang akan mengerjakan apa dengan siapa. Semua tercatat di Desk Relawan. Dengan kata lain, Desk Relawan harus didukung data tentang keberadaan organisasi relawan yang ada di wilayah Jawa Timur yang di dokumentasikan oleh SRPB JATIM, agar mudah berkoordinasi. 

Dalam kesempatan lain, Dian Harmuningsih, Koordinator SRPB JATIM, sempat berbincang dengan Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, tentang recana program yang bisa meningkatkan kapasitas relawan. Dalam kesempatan itu juga disinggung tentang perlunya membentuk Desk Relawan, yaitu sebuah tenda tempat berkumpulnya relawan di lokasi bencana, tempat untuk memantau situasi bencana sebelum relawan bergerak atas perintah dari Posko PB.

Dengan disebutnya istilah Desk Relawan di beberapa kesempatan, menandakan bahwa keberadaan Desk Relawan dianggap penting untuk membantu kesibukan Posko induk PB yang berisi berbagai elemen lintas lembaga, dan seringkali masih belum memahami sistem komando tanggap darurat bencana.

Upaya memunculkan Desk Relawan ini tentunya tidak semudah membalikkan kedua tangan. Perlu ada kesepahaman dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah BNPB/BPBD. Perlu dikonsultasikan dulu dengan BPBD, baik provinsi maupun Kabupaten/Kota. ini penting agar pendirian Desk Relawan di lokasi saat tanggap bencana tidak menimbulkan kesalahpahaman. Bahkan jika mungkin, BNPB mengeluarkan Perka baru tentang Desk Relawan.

Disamping itu juga perlu menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni mengelola Desk Relawan sehingga keberadaannya benar-benar bisa membantu meringankan kesibukan Posko. Misalnya membantu distribusi logistik, membantu proses evakuasi, mencatat keluar masuknya berbagai sumbangan dari masyarakat.

Jika benar BNPB berkehendak melahirkan Desk Relawan, sudah sewajarnya jika sejak sekarang dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh BNPB hendaknya melibatkan pengurus Sekber, agar pihak terkait semakin mengenal keberadaan sekber yang akan diberi tugas mengelola Desk Relawan. Misalnya kegiatan penyusunan rencana kontijensi, pembuatan rencana penanggulangan bencana, kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi serta sosialisasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat, khususnya di wilayah rawan bencana.

Setelah upaya membangun komunikasi dan koordinasi antara pemangku kepentingan dengan relawan yang tergabung dalam sekber, barulah mencari bentuk dan menyusun aturan main Desk relawan dengan segala sarana prasarana pendukungnya.

Mungkin Idealnya, Ke depan, masih kata Ka Subdit Pemberdayaan Masyarakat, BNPB, Saat terjadi bencana, Relawan yang dekat dengan lokasi bencana hendaknya segera ‘mendirikan’ Desk Relawan. Untuk memudahkan koordinasi, Tenda ini didirikan tidak terlalu jauh dengan Pos Komando.  Setiap relawan yang hadir dalam aksi dan respon saat Tanggap Darurat bencana, harus melapor ke Desk Relawan dengan disertai surat tugas dan info kecakapan (kompetensi) yang dimiliki. Data ini kemudian disimpan oleh petugas Desk Relawan.

Desk Relawan juga harus memiliki laporan harian dari relawan yang melaksanakan aksi dan respon, sehingga relawan tidak harus mengikuti briefing harian di Posko Utama. cukup diwakili oleh petugas desk relawan yang ditunjuk oleh pengurus sekber.

Kemudian jika masa tanggap bencana sudah selesai dan seluruh relawan balik kanan, maka kewajiban Desk Relawan adalah memberikan piagam dan ucapan terima kasih yang disahkan oleh BNPB/BPBD. Piagam ini penting sebagai salah satu bukti fisik untuk dipergunakan melengkapi persyaratan mengikuti sertifikasi profesi penanggulangan bencana.

Mungkin, melalui kegiatan Arisan Ilmu yang digagas SRPB JATIM dan diikuti oleh berbagai pihak, kiranya bisa segera dimulai dibicarakan kemudian dirumuskan keberadaan Desk Relawan untuk diajukan ke BNPB maupun BPBD, sehingga bisa segera dibahas dalam bentuk focus group discussion (FGD) yang melibatkan berbagai elemen relawan dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana. Kalau gagasan ini tidak segera dikongkritkan, dapat dipastikan akan masuk anging, alias hanya sekedar wacana yang kemudian hilang ditelan angin malam. (eBas).